Pemkab Morowali Utara Gelar Rakor Kepegawaian 2026, Bupati Tekankan Pemerataan dan Disiplin ASN

Morowali Utara, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menggelar Rapat Koordinasi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026, yang secara resmi dibuka oleh Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, Selasa (6/1/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Morowali Utara dan dihadiri oleh Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K, S.Pd, M.Pd, Sekretaris Daerah Ir. Musda Guntur, MM, serta Kepala BKPSDMD Morowali Utara Drs. Nimrod Adon Tandi, M.Si.

Dalam laporannya, Kepala BKPSDMD Morowali Utara Drs. Nimrod Adon Tandi, M.Si menyampaikan bahwa seiring berakhirnya proses pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK tahap I dan II, tercatat sebanyak 3.047 orang telah diangkat sebagai PPPK penuh waktu dan paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Selanjutnya, seluruh pegawai tersebut akan dilakukan penataan kembali sesuai peta jabatan dan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

Dalam sambutan dan arahannya, Bupati Morowali Utara menegaskan pentingnya memiliki data dan gambaran yang jelas terkait jumlah serta distribusi pegawai. Melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, masih ditemukan kebutuhan pegawai di beberapa sektor, namun di sisi lain juga terdapat ketimpangan distribusi pegawai.

“Masih ada OPD yang pegawainya menumpuk, pekerjaan tidak merata, bahkan beban kerja hanya bertumpu pada orang tertentu. Karena itu, pemetaan pegawai harus dilakukan berdasarkan analisis beban kerja dan kondisi faktual di lapangan,” tegas Bupati.

Bupati menargetkan agar pemerataan distribusi pegawai dapat dituntaskan pada tahun 2026, sehingga kinerja OPD dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya pembinaan disiplin pegawai, termasuk penerapan sanksi sesuai aturan yang berlaku dan dilaksanakan secara konsisten. Ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran belanja pegawai berdampak pada pengurangan sejumlah program prioritas daerah.

“Karena itu, pimpinan OPD harus benar-benar mengawasi pegawainya agar bekerja efektif dan efisien, berpikir kreatif dalam menggali potensi pendapatan, serta mengelola anggaran dan program dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Bupati juga mengajak seluruh kepala OPD untuk aktif menjalin komunikasi dengan kementerian induk guna menyerap dan melaksanakan program-program nasional di daerah.

Rapat koordinasi ini diisi dengan pemaparan materi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Morowali Utara M. Ridwan Dg. Malureng, S.A, serta Kepala Bagian Organisasi Setda Morowali Utara Dahlia, S.STP, M.Si, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para peserta.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota DPRD Morowali Utara Fanny Mistika Tampake, M.Kom, para kepala dinas, sekretaris OPD, camat, kepala sekolah, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Morowali Utara.(**)