DBH Dipangkas Rp600 Miliar, APBD Morut Tergerus Drastis

Morowali Utara, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) menghadapi tekanan fiskal serius setelah dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas hingga lebih dari Rp600 miliar. Dampaknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Morut yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1,6 triliun kini menyusut menjadi kurang lebih Rp1 triliun.

Hal tersebut disampaikan Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, saat meresmikan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan gedung SDN Bimor Jaya di Kecamatan Petasia Timur, Selasa (21/4/2026).

Menurut Bupati Delis, pemotongan DBH dilakukan secara bertahap, dimulai dari Rp350 miliar, kemudian kembali dipangkas sebesar Rp265 miliar. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan keuangan daerah dan berdampak langsung pada kemampuan pembiayaan pembangunan.

“Mau tidak mau kita harus mencari solusi. Saya terus berupaya melobi kementerian dan pihak terkait di pusat agar Morut bisa mendapatkan tambahan anggaran melalui program-program APBN,” ujar Delis.

Ia bahkan mengibaratkan upayanya tersebut seperti

“pengemis” di kementerian, karena hampir setiap pekan harus berpindah dari satu kementerian ke kementerian lainnya demi memperjuangkan kepentingan masyarakat Morut.

Lebih lanjut, Bupati mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat tidak hanya berdampak pada Morut, tetapi juga dirasakan oleh hampir seluruh daerah di Indonesia. Bahkan, ada daerah yang mulai merencanakan pengurangan tenaga PPPK akibat keterbatasan anggaran.

Dalam situasi tersebut, Delis menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia meminta para kepala dinas dan kepala badan untuk menyiapkan proposal lengkap guna diajukan ke kementerian masing-masing.

“Kita tidak boleh diam. Semua harus bergerak. Ajukan proposal, kejar program pusat. Karena kalau hanya mengandalkan APBD, kita tidak akan mampu membiayai pembangunan,” tegasnya.

Bupati juga mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Morut yang saat ini berkisar Rp200 miliar, praktis habis untuk membiayai belanja pegawai. Sekitar Rp100 miliar digunakan untuk gaji PPPK dan Rp100 miliar lainnya untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP).

“Artinya, tidak ada ruang fiskal untuk pembangunan jika hanya bergantung pada PAD,” jelasnya.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Pemerintah Daerah Morut tetap berkomitmen memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan sesuai visi daerah “Sehat, Cerdas, Sejahtera (SCS)”.

Peresmian Pustu dan gedung SDN Bimor Jaya menjadi salah satu bukti komitmen tersebut. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Morut Arif Paskal Pokonda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ridwan dg Malureng, Camat Petasia Timur, unsur TNI-Polri, para kepala desa, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.(**)