Morowali Utara, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Tengah resmi melantik pengurus baru PWI Morowali Utara untuk masa bakti 2024-2027. Acara pelantikan yang berlangsung di Gedung Pesparawi Beteleme kamis 23-1-2025 .
hadir dalam pelantikan tersebut , Bupati Morut diwakili Kadisperindakop, Yanisman Botuale SE MM, Wakapolres Morut, Kompol Suhardi, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sulteng, Mahmud Matangara, Kalapas Kelas III Kolonodale, Akhmad Arifin, Kapolsek Lembo Ipda Toto, perwakilan Pimpinan OPD dijajaran Pemda Morut, perwakilan Pimpinan Perusahaan yang ada di Morut, Ketua Majelis Klasis Beteleme, Pdt Dulianto Tamanampo SPAK, para Kades, serta sejumlah tamu undangan lainnya
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PWI Sulawesi Tengah,Tri Putra Toana yang menyampaikan pesan agar pengurus baru terus mengedepankan profesionalisme dan etika jurnalistik dalam menjalankan tugas. “Sebagai pengurus baru, kalian harus menjadi contoh dalam menyuarakan aspirasi masyarakat secara objektif dan berimbang. Jadilah mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kadis Perinsakop yang turut hadir dalam acara ini juga memberikan sambutan hangat. Beliau menyampaikan apresiasi kepada PWI atas kontribusinya dalam menyampaikan informasi yang membangun dan mengedukasi masyarakat. “Kami berharap kepengurusan baru ini dapat mempererat sinergi antara pemerintah dan media dalam menciptakan Morowali Utara yang lebih sehat,cerdas dan sejahtera.
Adapun komposisi pengurus PWI Morut masa bakti 2024 – 2027, Ketua, Semuel Siombo, Sekretaris,Teguh Saputra Tamanampo, Bendahara, Erni Johan Bau, Seksi Hubungan Antar Lembaga, Marson Kasio, Seksi Advokasi, Jemmy Kalembiro SH, Seksi Organisasi Pendidikan, Yoksan Mparahe, dan Seksi Wartawan Olah Raga (SIWO), Ronal Parenta.
Acara pelantikan ditutup dengan foto bersama dan diskusi ringan antara para pengurus baru, pejabat, dan insan pers. Pelantikan ini menandai awal baru bagi PWI Morowali Utara dalam menjalankan perannya sebagai pilar penting demokrasi dan pembangunan daerah.**
