Rapat Perdana 2026, Bamus DPRD Morut Susun Jadwal Masa Persidangan II

Morowali Utara – Pimpinan dan anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Morowali Utara menggelar rapat bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali Utara guna membahas jadwal kegiatan DPRD pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026.

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Morowali Utara, Selasa (6/1/2026), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, SE. Turut hadir sejumlah anggota Bamus DPRD Morut, di antaranya Helen, SE, Arman Purnama Marunduh, Fanny Mistika Tampake, serta beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari jajaran Pemda Morowali Utara.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Morut menyampaikan ucapan selamat tahun baru kepada jajaran pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa rapat Bamus tersebut merupakan rapat perdana DPRD Morowali Utara di tahun 2026.
“Sebelumnya kami atas nama lembaga DPRD Morowali Utara mengucapkan selamat Tahun Baru 2026 kepada Pemerintah Daerah,” ujar Warda Dg Mamala.

Rapat Bamus ini bertujuan untuk menentukan jadwal kegiatan DPRD yang akan berlangsung mulai tanggal 6 Januari hingga 5 Mei 2026. Pembahasan difokuskan pada penyusunan serta penyesuaian jadwal rapat dan berbagai agenda DPRD selama Masa Persidangan II.

Ketua DPRD Morut berharap Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan diri dengan jadwal yang telah disusun oleh Bamus agar seluruh agenda DPRD dapat berjalan secara optimal.

“Dengan kesesuaian jadwal ini, kami berharap peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat dimaksimalkan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026,” jelasnya.

Selain itu, Warda juga menyampaikan harapannya agar pembangunan di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2026 dapat berjalan lebih baik, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tugas pelayanan publik harus tetap dimaksimalkan dan tidak boleh terganggu oleh kebijakan efisiensi anggaran,” tegas Warda.(**)