KOLONODALE, Lahirnya Kabupaten Morowali Utara (Morut) tidak lepas dari perjuangan panjang berbagai elemen masyarakat. Di balik proses pemekaran daerah ini, tersimpan kisah pengorbanan para pedagang pasar yang menyisihkan uang hasil jualan, tokoh yang rela berutang, hingga masyarakat Bungku Utara dan Mamosalato yang datang ke Jakarta untuk menyatakan dukungan terhadap pembentukan kabupaten baru.
Kisah tersebut kembali dikenang Ketua Forum Percepatan Pemekaran Kabupaten Morowali Utara (FPPKMU), Yusril Ibrahim, setelah Morut genap berusia 13 tahun pada 23 Oktober 2026.
Menurut Yusril, perjuangan pemekaran Morut bukan semata-mata hasil kerja para tokoh politik atau lobi di tingkat pusat. Ada keterlibatan masyarakat kecil yang, meski memiliki keterbatasan ekonomi, tetap menunjukkan kepedulian besar terhadap masa depan daerahnya.
Yusril menuturkan, salah satu latar belakang perjuangan pemekaran adalah polemik pemindahan ibu kota Kabupaten Morowali dari Kolonodale ke Bungku.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 menetapkan Kolonodale sebagai ibu kota sementara dan Bungku sebagai ibu kota definitif. Ketentuan tersebut kemudian memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat.
Sebagian masyarakat Kolonodale ingin mempertahankan kedudukan wilayahnya sebagai pusat pemerintahan, sementara masyarakat Bungku menginginkan pemindahan ibu kota segera dilaksanakan.
Perbedaan sikap itu memicu gejolak yang semakin berkembang setelah Bungku difungsikan sebagai ibu kota Kabupaten Morowali oleh almarhum pelaksana tugas Bupati Morowali, Datlin Tamalagi, pada 2 Mei 2006.
“Selaku pelaksana tugas Bupati Morowali, tidak ada jalan lain bagi mendiang Pak Datlin Tamalagi untuk menolak memindahkan roda pemerintahan, sesuai amanat Undang-Undang 51 tahun 1999,” kata Yusril saat ditemui Radar Palu di Kolonodale, Minggu (25/10/2026).
Yusril mengatakan, dinamika tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya dorongan untuk membentuk daerah otonom baru di wilayah utara Morowali. Ia juga mengingat peristiwa pembakaran mobil pada Desember 2012 sebagai bagian dari gejolak yang terjadi pada masa itu.
Peran Tokoh di Balik Perjuangan
Dalam perjalanan memperjuangkan pemekaran, sejumlah tokoh memberikan dukungan, baik secara terbuka maupun melalui bantuan yang tidak banyak diketahui publik.
Salah satunya adalah almarhum Idam Ibrahim, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Syahbandar Kolonodale. Karena berstatus aparatur sipil negara, perannya tidak selalu ditampilkan secara terbuka.
Namun, menurut Yusril, dukungan Idam sangat berarti, terutama dalam penyediaan fasilitas dan pemanfaatan jaringan relasi untuk membuka akses perjuangan hingga ke tingkat pusat.
“Peran almarhum Idham Ibrahim sangat berarti dalam membuka jalan perjuangan pemekaran hingga ke tingkat pusat. Fasilitas sampai jaringan relasi dia gunakan betul-betul bermanfaat,” kenangnya.
Selain Idam, Yusril mengenang kontribusi Warda Dg. Mamala, yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Morowali dan kini menjadi Ketua DPRD Morowali Utara.
Ketika FPPKMU menerima undangan untuk bertemu Gubernur Sulawesi Tengah saat itu, Longki Djanggola, mereka menghadapi kendala biaya perjalanan dan operasional.
Dalam kondisi tersebut, Warda membantu dengan memberikan dana sebesar Rp30 juta untuk mendukung perjuangan FPPKMU.
Menurut Yusril, ada kisah tersendiri di balik bantuan tersebut. Uang yang diberikan Warda ternyata merupakan dana pinjaman dari ayahnya.
“Yang menjadi asyik diceritakan, karena uang ini bukan uang pribadinya Ibu Warda. Ternyata uang itu dia pinjam dari bapaknya,” ujar Yusril.
Setelah pertemuan dengan gubernur, perjuangan FPPKMU berlanjut melalui perluasan komunikasi ke tingkat pusat. Jaringan yang dibangun almarhum Idam Ibrahim turut membantu membuka akses ke DPR RI, termasuk melalui anggota DPR RI Muhidin Said.
Yusril menegaskan, pembentukan Morowali Utara merupakan hasil perjuangan bersama yang melibatkan banyak pihak, mulai dari tokoh politik, tokoh masyarakat, hingga warga yang memberikan dukungan sesuai kemampuan masing-masing.
Selain Idam Ibrahim dan Warda Dg. Mamala, terdapat Ferry Siombo selaku Sekretaris FPPKMU dan almarhum Tanwir Lamaming sebagai bendahara.
Sejumlah tokoh masyarakat Kolonodale turut berperan, di antaranya Baharuddin Hi. Madjid, Syarifudin Hi. Madjid, Atha Mahmud, dan Jabar Lahadji.
Dukungan moral juga datang dari tokoh senior, seperti mantan Bupati Morowali almarhum Andi Muhamad, mendiang Ten Marunduh dan Hambuako, Raymmond Monsangi, Siwa Tamanampo, Jhony Badu, serta mantan Ketua DPRD Morowali Zainal Abidin.
Menurut Yusril, para tokoh tersebut terus memberikan dorongan agar perjuangan pemekaran tidak berhenti hingga mencapai Komisi II DPR RI.
“Mereka ini merupakan garis terdepan yang aktif memotivasi kami sampai masuk ke Komisi II DPR RI. Saat ini Pak Hambuako, Idham Ibrahim, Baharudin Madjid, dan Tanwir Lamaming telah mendahului kami,” katanya.
Pedagang Pasar Ikut Menyumbang
Di antara berbagai bentuk dukungan yang diterima FPPKMU, Yusril mengaku memiliki kenangan mendalam terhadap para pedagang di Pasar Kolonodale.
Para pedagang sayur, tomat, dan ikan secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk membantu perjuangan pemekaran Morowali Utara.
Yusril mengenang kelompok pedagang sayur yang menyumbangkan sedikitnya Rp500 ribu, sedangkan kelompok pedagang ikan mengumpulkan Rp1 juta. Dana tersebut diserahkan kepada almarhum Tanwir Lamaming selaku bendahara FPPKMU.
“Mereka itu cuma menjual tomat, menjual sayur dan lain sebagainya, tapi bisa menyumbang satu orang itu Rp500 ribu,” tutur Yusril.
Ia mengatakan, penghasilan sebagian pedagang saat itu hanya berkisar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per hari. Meski demikian, keterbatasan ekonomi tidak menyurutkan niat mereka untuk ikut berkontribusi dalam perjuangan pembentukan kabupaten baru.
Kisah tersebut juga dibenarkan Edi Setiawan, putra Nurhana Dg. Materi, seorang pedagang ikan kering di Pasar Kolonodale.
Edi menuturkan, ibunya pernah menyumbangkan uang sebesar Rp750 ribu ditambah satu kilogram ikan kering untuk mendukung perjuangan pemekaran.
“Waktu itu mamaku menyumbang uang Rp750 ribu ditambah ikan kering 1 kilogram. Jadi semua penjual di Pasar Kolonodale ikut berkontribusi supaya Morowali Utara bisa segera terbentuk,” ujar Edi di Kolonodale, Rabu (28/10/2026).
Bagi Yusril, pengorbanan para pedagang tersebut merupakan bagian penting dari sejarah yang tidak boleh dilupakan.
Ia mengaku masih berhubungan dengan sejumlah pedagang yang dahulu ikut membantu perjuangan pemekaran. Ketika berkunjung ke pasar, ia masih bertemu dengan warga yang pernah menyisihkan penghasilan mereka untuk mendukung terbentuknya Morowali Utara.
“Menurut saya, mereka inilah yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah karena jasa-jasa mereka,” katanya.
Dukungan masyarakat saat itu tidak hanya berupa uang. Sebagian warga juga menyumbangkan nasi bungkus, beras, dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menunjang perjuangan FPPKMU.
Yusril menilai, semangat kebersamaan masyarakat kecil menjadi salah satu fondasi penting dalam perjalanan pembentukan Morowali Utara.
“Rasa kebersamaan, semangat untuk membangun Morowali Utara ini sampai ada itu dimulai dari masyarakat kecil,” tandasnya.
Perjuangan Meyakinkan Bungku Utara dan Mamosalato
Perjuangan pembentukan Morowali Utara tidak hanya berlangsung di Kolonodale. FPPKMU juga harus membangun komunikasi dengan masyarakat Bungku Utara dan Mamosalato agar bersedia bergabung dengan kabupaten baru.
Menurut Yusril, sebagian masyarakat di kedua kecamatan tersebut semula enggan berpisah dari Kabupaten Morowali karena adanya ikatan historis dengan daerah induk.
Melalui pendekatan sejumlah tokoh, termasuk Syahabudin Dg. Paware dan Abudin Halilu, FPPKMU menjalin komunikasi dengan para kepala desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Mereka kemudian dibawa ke Jakarta untuk menyampaikan secara langsung persetujuan bergabung dengan kabupaten baru di hadapan Komisi II DPR RI.
“Kemudian kami bawa mereka ke Jakarta. Mereka lah yang berbicara langsung kepada Komisi II pada saat itu,” kata Yusril.
Ia menyebut keterlibatan masyarakat Bungku Utara dan Mamosalato sebagai bagian penting dalam proses perjuangan pemekaran Morowali Utara.
Namun, setelah Morut berdiri sebagai daerah otonom, Yusril menilai harapan masyarakat di kedua kecamatan tersebut belum sepenuhnya terwujud, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan penyediaan infrastruktur.
Menurutnya, salah satu harapan utama pemekaran adalah agar masyarakat di Bungku Utara dan Mamosalato dapat menikmati pelayanan publik dan pembangunan yang lebih baik.
“Keinginan kita untuk membangun Bungku Utara dan Mamosalato itu lebih bagus, tapi mungkin sampai saat ini belum terasakan sepenuhnya oleh masyarakat di sana,” ujarnya.
Penghargaan Terbaik Adalah Pembangunan yang Merata
Memasuki usia ke-13, Yusril mengingatkan bahwa sejarah pemekaran Morowali Utara tidak seharusnya hanya berkutat pada siapa yang memimpin perjuangan atau siapa yang kemudian menduduki jabatan pemerintahan.
Menurutnya, sejarah juga harus mencatat kontribusi masyarakat biasa yang memberikan dukungan dengan kemampuan terbatas, tetapi memiliki kepedulian besar terhadap masa depan daerah.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menerjemahkan penghargaan terhadap para pejuang pemekaran melalui pembangunan yang semakin baik, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Yusril, keberhasilan perjuangan pemekaran tidak cukup diukur dari berdirinya sebuah kabupaten, tetapi juga dari sejauh mana cita-cita masyarakat yang melatarbelakanginya dapat diwujudkan.
“Penghargaan pemerintah itu bukan kepada orang per orang, tetapi bagaimana membangun daerah ini semakin baik, mulai dari penataan wajah ibu kota Kolonodale hingga infrastruktur di wilayah Bungku Utara dan Mamosalato,” tutup Yusril.
Sejarah pemekaran Morowali Utara pun menyimpan pesan bahwa sebuah daerah tidak hanya dibangun oleh mereka yang berada di panggung kekuasaan. Ada pula kontribusi masyarakat kecil yang mungkin tidak tercatat secara menonjol, tetapi ikut menyumbangkan tenaga, pikiran, materi, dan harapan demi masa depan daerahnya.(****)
